Dasar Perkawinan

Dasar perkawinan
- arti dan tujuan perkawinan : pasal 1 Undang-undang no.1 tahun1974
- tentang sahnya perkawinan : pasal 2 ayat 1 tahun 1974
- tentang pencatatan perkawinan : pasal 2 ayat 2 1974
- tentang azas monogami : pasal 3-pasal 5 1974


1. Arti dan tujuan Perkawinan
Menurut pasal 1 Undang-undang no.1 tahun 1974 yaitu :
Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

2. Sahnya perkawinan
Menurut pasal 2 ayat 1 undang-undang no.1 tahun 1974 :
perkawinan adalah sahnya apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

3. Pencatatan Perkawinan
Menurut pasal 2 ayat 2 undang-undang no.1 tahun 1974 :
tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif saja.

4. Azas Monogami
Azas Monogami adalah azas bahwa pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

Azas-azas Hukum Keluarga

Azas-azas Hukum Keluarga

1. Azas Monogami
adalah mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri atau sebaliknya . Tetapi, azas ini bukan merupakan secara mutlak karena akan di kembalikan kepada agama masing-masing.

2. Azas Konseksual
adalah azas yang mengandung makna bahwa perkawinan/perwalian dikatakan sah apabila dapat persetujuan atau konseksus antara calon suami-istri melangsungkan perkawinan/persetujuan dari keluarga tentang perwalian yang di selenggarakan.

3. Azas Proposional
adalah suatu azas dimana hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami baik dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

4. Azas Persatuan Bulat
adalah azas dimana suami-istri menjadikan harta kekayaan dalam persatuan dalam kehidupan.

5. Azas Tidak dapat di bagi-bagi
adalah azas yang tiap-tiap perwalian hanay terdapat satukali diatur dalam pasal 331 KUHPdt, pengecualian jika perwalian tersebut dilakukan oleh ibu sebagai orang tuayang hidup paling lama kalau ibu itu menikah lagi maka suaminya menjadi wali peserta.

Pengertian tentang Hukum Tata Negara

1. Pengertian

Hukum Tatan Negara adalah suatu hukum yang mengatur susunan atau sistematika dalam suatu negara yang mana meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan dan dan kewenangan Negara serta kelembagaan suatu negara.

Unsur-unsur Negara :
1. Wilayah
2. Pemerintah
3. Rakyat
4. Kedaulatan

2. Pengertian menurut para sarjana hukum

*Van appeldoorn :

Hukum tata negara dalam arti luas adalah juga mengenai Hukum Administrasi Negara, Sedangkan dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batasan-batasan kekuasaannya.

*Paul Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara.

*Van Der pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan beserta kewenangannya, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.

*Logemann

Hukum Tata Negara adalah Hukum yang mengatur organisasi negara.

*Wolhoff

Hukum Tata Negara adalah norma-norma hukum yang mengatur bentuk negara dan organisasi pemerintahannya, susunan dan kewajiban organ-organ pemerintahan.

*Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan negara terhadap warga negara, lembaga-lembaga negara serta alat perlengkapan negara.

3. Ruang lingkup Hukum Tata Negara

a. General Principles of Constitutional Law

b. The Institutions of Government

c. The Citizens and the state

4. Sumber-sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memakasa.

sumber Hukum Formal :

1. Undang-undang (statute)

2. Kebiasaan (custom)

3. Keputusan Hakim (jurisprudensi)

4. Traktat (perjanjian)

5. Pemdapat para Sarjana Hukum (doktrin)